Masalah Pendidikan dan Pengangguran di Indonesia

Standard

Masalah Pendidikan di Indonesia

Pendidikan adalah suatu penentu agar bangsa kita dapat melangkah lebih maju dan dapat bersaing dengan negara–negara lainnya. Melihat kekayaan alam Indonesia yang melimpah, sangat disayangkan apabila semua kekayaan alam di Indonesia tidak dapat diolah dan dimanfaatkan oleh anak Indonesia sendiri. Hal ini terjadi karena kurangnya Sumber daya manusia yang berkualitas, di mana pendidikan menjadi titik tolak dari keberhasilan suatu negara.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterbatasan biaya bagi anak yang kurang mampu, membuat pendidikan di negara ini menjadi suatu masalah yang cukup kompleks. Dibutuhkannya peran dari pemerintah dalam membangun pendidikan.

Gambaran ini tercermin dari banyaknya anak-anak usia sekolah belum mendapatkan pendidikan yang layak, atau bahkan tidak sama sekali. Jangankan di daerah pedalaman, di ibukota sekalipun kita masih dapat menemukan anak-anak yang tidak sekolah, karena tuntutan ekonomi dan kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Sumber daya manusia yang berkualitas, tercipta dari pendidikan yang bermutu dan terstruktur dengan baik. Karena dengan begitu, akan membangun pengetahuan, sikap tertib dan rasa disiplin anak dalam menjadi individu-individu yang bermutu dan beretika. Dengan demikian, akan terlahir pula anak bangsa yang dapat melanjutkan pembangunan dan perkembangan dari negara ini.

Mengingat banyaknya penduduk dan luasnya negara Indonesia, hal ini memang bukan masalah yang mudah untuk dihadapi. Dengan peran pemerintah untuk lebih fokus dalam mementingkan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak, serta kecermatan pemerintah dalam mengembangkan potensi anak, karena tidak sedikit anak-anak yang berpotensi tidak mendapat perhatian dari negara, tetapi lebih mendapatkan perhatian dari negara lain. Bukan hal mustahil bagi Indonesia untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang sudah siap bersaing dan menjadi negara yang lebih maju.

 

13358698761468151649

Diperkirakan tahun 2020-2030 bangsa ini diprediksi memulai mencapai zaman  keemasan,    penduduk yang besar , usia muda dan produktif ditambah sumber alam yang begitu besar yang memungkinkan membawa keuntungan yang besar bagi bangsa ini.

PR bagi kita semua jika potensi sumber daya manusia yang trampil, berkemampuan dan berkepribadian, sehat jasmani rohani untuk mengelola suber daya alam tersebut. Orang Arab pernah mengatakan bahwa Indonesia adalah surga dunia. Kusplus dengan lagunya berjudul Kolam Susu mengatakan dalam syairnya bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu, tiada badai tiadaa topan kutemui, ikan dan udang menghampiri diriku ……

Kunci bangsa ini untuk meraih zaman keemasan salah satunya adalah Pendidikan

Masalahnya adalah bahwa pendidikan di Indonesia masih banyak tersimpan berbagai masalah . BPS mencatat bahwa tahun 2010 dari 40 juta angkatan kerja 49,5% hanya berpendidkan SD, 19,1% berpendidkan  SMP, 23.4%  berpendidikan  SLA,  2,8%  setara D4, 4, 8% berpendidikan S1.

Selain daripada itu adanya kesenjangan antar daerah yang sangat besar , pendidikan menengah dari 497 kab/kota, 235  diantarnya angka partisipasi kasar (APK) mencapai 47,3%, itu berarti masih banyak warga yang belum bisa menikmati pendidikan pada tingkat SLA.

Persoalan lain adalah tentang kesejahteraan guru . coba kita bayangkan hari gini guru yang konon disebut pahlawan tanpa tanda jasa, sebagai ujung tombak kemajuan bangsa dan Negara masih ada guru yang digaji Rp. 100.000, per bulan, permasalahan sertifiakasi guru, permasalah kualitas guru, masalah pengangngkatan guru Bantu dan masalah-masalah pendidikan lainya yang belum terselesaikan.

Masalah yang sederhana saja yang sering muncul yaitu gaji guru yang rendah sebenarnya gampang solusinya naikan saja, ( daripada dikorupsi) kompetensi guru yang rendah tinggal diperbaiki saja apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan pada guru, jangan lupa kompetensi Kepala Sekoalah dan Pengawas juga perlu dievaluasi, apakah kepala sekolah dan pengawas diangkat karena kompetensinya . atau diangkat karena kepala sekolah bisa dipakai sebagai alat politik.

Jika ada suatu pertanyaan apakah guru sanggup menyiapkan generasi muda masa depan yang dibutuhkan sesuai jamannya ? maka jawabnya adalah sanggup . Pemerintah harus mengurus soal penyedian , distribusi, kualifikasi, sertifikasi, pelatiahan, karier, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan. Masalah yang semakin lengkap.

Mantan Rektor Universitas Sanata Dharma yagyakarta pernah mengatakan bahwa pemerintah yang tidak secara jelas mendasarkan pada filosofi pendidikan membuat praktis pendidikan dilapangan dikembangan sesuai filsafat masing-masing sekolah.  Sehingga para guru terjebak dalam ketidak jelasan untuk mencapai tujuan nasional pendidikan mencerdaskan bangsa dengan menjadikan anak bangsa sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Contoh Ujian nasional ( UN ) pendidikan koqnitif menjadi fokus utama para guru kehilangan semangat sebagai pendidik dipersempit.

Hingga saat ini masalah pendidikan masih menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Pasalnya Indeks Pembangunan Pendidikan Untuk Semua atau education for all (EFA) di Indonesia menurun tiap tahunnya. Tahun 2011 Indonesia berada diperingkat 69 dari 127 negara dan merosot dibandingkan tahun 2010 yang berada pada posisi 65. Indeks yang dikeluarkan pada tahun 2011 oleh UNESCO ini lebih rendah dibandingkan Brunei Darussalam (34), serta terpaut empat peringkat dari Malaysia (65).

Salah satu penyebab rendahnya indeks pembangunan pendidikan di Indonesia adalah tingginya jumlah anak putus sekolah. Sedikitnya setengah juta anak usia sekolah dasar (SD) dan 200 ribu anak usia sekolah menengah pertama (SMP) tidak dapat melanjutkan pendidikan. Data pendidikan tahun 2010 juga menyebutkan 1,3 juta anak usia 7-15 tahun terancam putus sekolah. Bahkan laporan Departeman Pendidikan dan Kebudayaan menunjukan bahwa setiap menit ada empat anak yang putus sekolah.

Menurut Staf Ahli Kemendikbud Prof. Dr. Kacung Marijan, Indonesia mengalami masalah pendidikan yang komplek. Selain angka putus sekolah, pendidikan di Indonesia juga menghadapi berbagai masalah lain, mulai dari buruknya infrastruktur hingga kurangnya mutu guru. Masalah utama pendidikan di Indonesia adalah kualitas guru yang masih rendah, kualitas kurikulum yang belum standar, dan kualitas infrastruktur yang belum memadai.

Dalam dunia pendidikan guru menduduki posisi tertinggi dalam hal penyampaian informasi dan pengembangan karakter mengingat guru melakukan interaksi langsung dengan peserta didik dalam pembelajaran di ruang kelas. Disinilah kualitas pendidikan terbentuk dimana kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru ditentukan oleh kualitas guru yang bersangkutan.

Secara umum, kualitas guru dan kompetensi guru di Indonesia masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dari sisi kualifikasi pendidikan, hingga saat ini dari 2,92 juta guru baru sekitar 51% yang berpendidikan S-1 atau lebih sedangkan sisanya belum berpendidikan S-1. Begitu juga dari persyaratan sertifikasi, hanya 2,06 juta guru atau sekitar 70,5% guru yang memenuhi syarat sertifikasi sedangkan 861.670 guru lainnya belum memenuhi syarat sertifikasi.

Dari segi penyebarannya, distribusi guru tidak merata. Kekurangan guru untuk sekolah di perkotaan, desa, dan daerah terpencil masing-masing adalah 21%, 37%, dan 66%. Sedangkan secara keseluruhan Indonesia kekurangan guru sebanyak 34%, sementara di banyak daerah terjadi kelebihan guru. Belum lagi pada tahun 2010-2015 ada sekitar 300.000 guru di semua jenjang pendidikan yang akan pensiun sehingga harus segera dicari pengganti untuk menjamin kelancaran proses belajar.

Kurikulum pendidikan di Indonesia juga menjadi masalah yang harus diperbaiki. Pasalnya kurikulum di Indonesia hampir setiap tahun mengalami perombakan dan belum adanya standar kurikulum yang digunakan. Tahun 2013 yang akan datang, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan perubahan kurikulum pendidikan nasional untuk menyeimbangkan aspek akademik dan karakter. Kurikulum pendidikan nasional yang baru akan selesai digodok pada Februari 2013 itu rencananya segera diterapkan setelah melewati uji publik beberapa bulan sebelumnya.

Mengingat sering adanya perubahan kurikulum pendidikan akan membuat proses belajar mengajar terganggu. Karena fokus pembelajaran yang dilakukan oleh guru akan berganti mengikuti adanya kurikulum yang baru. Terlebih jika inti kurikulum yang digunakan berbeda dengan kurikulum lama sehingga mengakibatkan penyesuaian proses pembelajaran yang cukup lama.

Dari dulu hingga sekarang masalah infrastruktur pendidikan masih menjadi hantu bagi pendidikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyaknya sekolah-sekolah yang belum menerima bantuan untuk perbaikan sedangkan proses perbaikan dan pembangunan sekolah yang rusak atau tidak layak dilakukan secara sporadis sehingga tidak kunjung selesai.

Berdasarkan data Kemendiknas, secara nasional saat ini Indonesia memiliki 899.016 ruang kelas SD namun sebanyak 293.098 (32,6%) dalam kondisi rusak. Sementara pada tingkat SMP, saat ini Indonesia memiliki 298.268 ruang kelas namun ruang kelas dalam kondisi rusak mencapai 125.320 (42%). Bila dilihat dari daerahnya, kelas rusak terbanyak di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 7.652, disusul Sulawesi Tengah 1.186, Lampung 911, Jawa Barat 23.415, Sulawesi Tenggara 2.776, Banten 4.696, Sulawesi Selatan 3.819, Papua Barat 576, Jawa Tengah 22.062, Jawa Timur 17.972, dan Sulawesi Barat 898.

Melihat begitu banyaknya masalah pendidikan di Indonesia maka dibutuhkan solusi tepat untuk mengatasinya. Solusi yang dapat membatu pemerintah untuk meringankan beban pendidikan di Indonesia.

Untuk membatu mengatasi masalah pendidikan dibutuhkan adanya lembaga yang membantu pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, menjaring kerjasama untuk memperoleh dana pendidikan, dan menggalang dukungan untuk pendidikan yang lebih baik. Lembaga perantara tersebut bekerjasama dengan pemerintah, pihak swasta, dan kelompok masyarakat untuk bersama-sama memberbaiki kualitas pendidikan di Indonesia mengingat tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan, lembaga tersebut melakukan pendampingan kepada guru-guru di Indonesia dan pemberian apresiasi lebih kepada guru-guru kreatif. Pendampingan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalitas, kreatifitas, dan kompetensi guru dengan model pendampingan berupa seminar, lokakarya, konsultasi, pelatihan dan praktek. Pendampingan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan yang didukung oleh pemerintah dan pihak terkait.

Lembaga tersebut juga memediasi masyarakat, pendidik, dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah dalam memperbaiki kurikulum pendidikan. Diharapkan dengan adanya lembaga ini, ide-ide kreatif untuk memperbaiki kurikulum pendidikan dapat tertampung dan pemerintah dapat mempertimbangkan ide masyarakat untuk kebijakan yang dibuat.

Dalam meningkatkan kemampuan kepemimpinan guru, kepala sekolah, dan pengelola sekolah, lembaga tersebut melakukan pendampingan guna mewujutkan manajemen sekolah yang baik. Proses yang dilakukan berupa konsultasi, lokakarya, dan pelatihan ditunjukan kepada guru, staf dan pimpinan sekolah. Pihak manajemen sekolah diharapkan mampu membawa sekolah yang dipimpinnya untuk berkembang dan meraih prestasi yang diharapkan.

Lembaga perantara tersebut juga berperan membantu manajemen sekolah untuk mengembangkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait guna memperoleh dana pengembangan infrastruktur sekolah.Tidak hanya itu, lembaga tersebut juga dapat menggalang dana dari sponsor untuk perbaikan bangunan sekolah yang hampir rusak di wilayah terpencil.

Dukungan masyarakan, lembaga sosial, dan lembaga pers memiliki fungsi dalam meningkatkan pemahaman pentingnya pendidikan melalui penyebaran informasi. Oleh karena itu, lembaga tersebut mempunyai tugas untuk meningkatkan dukungan tersebut dengan cara bekerja sama dengan pihak masyarakat, lembaga sosial, dan pers. Dengan demikian informasi seputar perbaikan mutu pendidikan di Indonesia dapat tersalurkan dengan mudah.

Pengangguran di Indonesia Capai 7,24 Juta

Selasa, 13 November 2012, 23:39 WIB
ANTARA
Pengangguran di Indonesia Capai 7,24 Juta
Seorang pencari kerja mengisi pendaftaran di salahsatu stand perusahaan saat bursa kerja di auditorium Universitas Panca Sakti, Tegal, Jateng. Angka pengangguran di Indonesia sangat tinggi, lebih dari 7 juta orang.
Berita Terkait

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat saat ini masih ada 7,24 juta orang di Indonesia yang menganggur. Meski begitu, angka ini lebih kecil dibanding angka pengangguran pada 2011 lalu.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, mengatakan tingkat pengangguran di Indonesia per Agustus 2012 menurun menjadi 6,14 persen dibanding Agustus 2011 sebesar 6,56 persen.

“Terjadi penurunan pengangguran sekitar 460 ribu orang,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Republika, Selasa (13/11).

Namun, penurunan angka ini masih terkendala dengan tidak terserapnya angkatan kerja akibat rendahnya kualitas angkatan kerja dan minimnya pendidikan calon tenaga kerja.

Komposisi angkatan kerja sebagian besar berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 47,87 persen, SMP sebanyak 18,28 persen dan  pendidikan lebih tinggi termasuk DI, II, III dan Perguruan Tinggi hanya sekitar 9,27 persen.

“Ini berdampak pada daya saing dan kompetensi dalam memperoleh kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri,” ucapnya. Pada akhirnya hal tersebut akan mempengaruhi kemampuan Indonesia dalam berkompetensi dengan negara lain.

Pemerintah menargetkan angka pengangguran dapat turun menjadi 5,1 persen pada 2014. Muhaimin berujar upaya-upaya untuk membuka lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran terus dilakukan secara intensif.

Agar target tersebut tercapai Kemnakertrans secara rutin menggelar Program Aksi Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) di berbagai daerah di Indonesia.

 

Solusi Untuk Mengurangi Pengangguran Di Indonesia

 Di era sekarang ini, masalah pengangguran merupakan salah satu hal  yang menjadi perhatian di tiap negara. Tidak hanya Indonesia, di negara-negara Eropa, bahkan di negeri super adidaya yaitu Amerika Serikat juga mengalami kendala dalam menghadapi masalah pengangguran. Hal itu terjadi sebagai dampak dari peningkatan penduduk yang begitu cepat tanpa di dukung dengan penciptaan lapangan kerja yang seimbang.
 
Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai solusi mengatasi pengangguran di Indonesia. Diantaranya adalah sebagai berikut :
 
1. Mendorong majunya pendidikan
 
Biar bagaimanapun, pendidikan merupakan faktor utama seseorang dalam memilih dan mendapatkan pekerjaan. Walaupun masih banyak para sarjana yang menjadi pengangguran, namun biasanya apabila seseorang mau bekerja dalam suatu prusahaan, pendidikan adalah salah satu hal yang dipersyaratkan.
 
2. Program pelatihan kerja
 
Pengangguran kebanyakan disebabkan oleh masalah tenaga kerja yang tidak terampil dan ahli. Selain berpendidikan, perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Masalah tersebut amat relevan di Negara kita, mengingat sejumlah besar penganggur adalah orang yang belum memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Program ini dapat berjalan dengan baik apabila ada saling kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
 
3. Meningkatkan dan mendorong kewiraswastaan
 
Masalah pengangguran menjadi sedikit terpecahkan apabila muncul keinginan untuk menciptakan lapangan usaha sendiri atau berwiraswasta yang berhasil. Cara ini sebenarnya berpeluang besar dalam mengurangi pengangguran dalam masyarakat, karena dalam berwiraswasta tidak menuntut pendidikan yang tinggi. Namun biasanya yang dibutuhkan hanya sedikit modal dan keuletan dalam menjalankan usahanya.
 
4. Meningkatkan program transmigasi
 
Tingkat pengangguran yang dialami masyarakat terutama yang berada di Pulau Jawa dapat sedikit teratasi apabila masyarakat bersedia untuk ikut program transmigrasi. Apalagi kalau kita melihat masyarakat yang tinggal di daerah kumuh di kota-kota besar. Kenapa mereka tidak diikutkan program transmigrasi saja.?
 
Padahal kalau saya rasakan sendiri, daerah di luar Pulau Jawa lebih banyak menyediakan  lapangan pekerjaan. Baik peluang berwiraswasta maupun pekerjaan di perusahaan lebih terbuka lebar. Apalagi bagi Anda yang mempunyai pendidikan tinggi, tidaklah terlalu sulit untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang besar.
 
5. Mengintensifkan program keluarga berencana
 
Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia. Jadi apabila masalah keluarga berencana ini tidak dijalankan secara efektif, dapat dipastikan pengangguran di Indonesia akan semakin bertambah.
 
6. Mengikuti bisnis online
 
Apabila dijalankan dengan serius, sebenarnya cara ini cukup berhasil dalam mengurangi pengangguran bahkan mengatasi kemiskinan di suatu negara. Dalam menjalankan bisnis online sangatlah mudah dapat dijalankan semua orang, karena tidak diperlukan modal yang besar (minimal untuk sewa warnet), tidak usah memikirkan tempat usaha, dan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Dengan penghasilan yang tidak kalah dengan pekerjaan di dunia nyata.

Masalah Pokok Pendidikan Di Indonesia Beserta Solusinya

MASALAH POKOK PENDIDIKAN

Masalah pokok pendidikan yang dialami di Indonesia adalah:

1. Kualitas pendidikan

Misalnya:    – Mutu guru yang masih rendah terdapat di semua jenjang pendidikan.

- Alat bantu proses belajar mengajar belum memadai.

- Tidak meratanya lulusan yang dihasilkan untuk semua jenjang pendidikan.

Untuk mengatasinya:     – Meningkatkan anggaran untuk pendidikan.

- Meningkatkan efisiensi pendidikan.

2. Relevansi pendidikan

Relevansi pendidikan merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat.

Misalnya:    – Lembaga pendidikan tidak dapat mencetak lulusan yang siap pakai.

- Tidak adanya kesesuaian antara output (lulusan) pendidikan dengan tuntutan perkembangan ekonomi.

Untuk mengatasinya:     – Membuat kurikulum yang sesuai dengan perkembangan dunia usaha

- Mengganti kurikulum yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman.

3. Elitisme

Adalah kecenderungan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah yang menguntungkan kelompok minoritas yang justru mampu ditinjau secara ekonomi.

Misalnya:    – Kepincangan pemberian subsidi.

- Mahalnya pendidikan yang mengakibatkan hanya bisa dienyam oleh orang yang kaya.

Untuk mengatasinya:     – Subsidi silang.

- Pemberian beasiswa kepada yang tidak mampu.

4. Manajemen pendidikan

Misalnya:    – Masalah pengelolaan sekolah.

- Lembaga pendidikan dibentuk berdasarkan fungsi dan peranan pendidikan yang sudah ketinggalan jaman.

Untuk mengatasinya:     – Sistem pendidikan nasional (Sisdikanas) perlu ditata kembali.

5. Pemerataan pendidikan

Misalnya:    – Biaya pendidikan yang mahal membuat siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan.

Untuk mengatasinya:     – Menggratiskan sekolah dalam wajib belajar 9 tahun.

- Menekankan pentingnya sekolah.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Pada awal Repelita I terdapat ketidakseimbangan yang antara lain meliputi:

- Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah fasilitasnya.

- Ketidakseimbangan antara bidang pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja.

- Ketidakseimbangan antara jumlah SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.

Selain ketidakseimbangan itu masih ada masalah lain seperti:

- Banyaknya buta aksara dan angka

- Banyaknya siswa yang drop out.

- Rendahnya kualitas hasil pendidikan.

- Kurangnya tenaga pengajar.

- Dalam administrasi pendidikan masih terjadi kecurangan.

Dalam Repelita II, masalah yang timbul antara lain:

- Masalah yang berkaitan dengan pengembangan sistem pendidikan.

- Pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan.

- Perluasan mutu pendidikan pada semua tingkat.

- Perluasan kesempatan belajar.

- Pengembangan sistem penyajian.

- Pendidikan non-formal (di luar sekolah).

- Pembinaan generasi muda.

- Pengembangan sistem informasi.

- Pengarahan penggunaan sumber pembiayaan.

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah pada Repelita I meliputi:

Repelita I:     – Program pendidikan secara horisontal lebih diarahkan kepada kebutuhan-kebutuhan pendidikan dan latihan untuk sektor-sektor pembangunan yang diprioritaskan.

- Program pendidikan secara vertikal diarahkan kepada perbaikan keseimbangan dengan menitikberatkan kepada tingkat pendidikan menengah.

Program-progam tersebut meliputi:

- Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar

- Program Penambahan Pendidikan Kejuruan pada Sekolah Lanjutan Umum

- Program Peningkatan Pendidikan Teknik dan Kejuruan

- Program Peningkatan Pendidikan Guru

- Program Pendidikan Masyarakat dan Orang Dewasa

- Program Pengembangan Pendidikan

- Program Pembinaan Kebudayaan dan Olahraga

- Program Pendidikan Latihan Institusional

- Program Peningkatan Penelitian

Repelita II:    –   Pemerataan dalam memperoleh kesempatan pendidikan.

Repelita III:  –   Menyediakan fasilitas belajar pada pendidikan dasar bagi anak berumur 7-12 tahun

-   Menampung lulusan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Repelita IV:  – Memprogramkan tiga kebijaksanaan umum dalam pembangunan bidang pendidikan nasional yang meliputi: pendidikan seumur hidup, pendidikan semesta menyeluruh dan terpadu serta kebijaksanaan untuk membina kemajuan adat, budaya dan persatuan

Repelita V:   –   Memperbaiki sistem dan multi pendidikan dalam keseluruhan unsur, jenis, jalur, dan jenjangnya.

-   Meningkatan mutu kurikulum, silabus, tenaga pengajar, pelatih, metode dan sarana pengajaran.

-   Meningkatkan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam rangka mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.

-   Meningkatkan mutu pendidikan.

-   Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

-   Menata kembali sistem pendidikan guru dan tenaga pendidikan lainnya.

-   Melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan agar dapat menghasilkan gagasan-gagasan baru yang berorientasi pada penyempurnaan sistem pendidikan yang efisien.

-   Penyeragaman mutu pendidikan melalui pengembangan institusi dan sistem pengujian untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, agar dapat diupayakan standarisasi mutu pendidikan baik secara regional maupun nasional.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2000-2004

Masalah pendidikan yang menonjol saat ini yaitu:

- Masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan.

- Masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan.

- Masih lemahnya manajemen pendidikan

- Belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan Iptek di kalangan akademisi.

Kebijakan yang diamanatkan GBHN 1999-2004 antara lain:

-   Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas dengan peningkatan anggaran yang berarti.

-   Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.

-   Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi peserta didik. Kurikulum yang berlaku secara nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.

-   Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh semua sarana dan prasarana yang memadai.

-   Mendukung pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip disentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen.

-   Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

-   Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lingkungan sesuai dengan potensinya.

-   Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s